RAPAT PARIPURNA II MASA PERSIDANGAN I DALAM RANGKA PENETAPAN 6 RANPERDA MENJADI PERDA KABUPATEN SUMB
PENETAPAN 6 RANPERDA MENJADI PERDA KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020.

By Admin Kabupaten Sumba Tengah 07 Feb 2020, 19:19:09 WIB Daerah

Berita Terkait

Berita Populer

RAPAT PARIPURNA II MASA PERSIDANGAN I DALAM RANGKA PENETAPAN 6 RANPERDA MENJADI PERDA KABUPATEN SUMB

RAPAT PARIPURNA II MASA PERSIDANGAN I DALAM RANGKA PENETAPAN 6 RANPERDA MENJADI PERDA KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020.

Waibakul - Rapat Paripurna II Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Sumba Tengah dalam rangka Penetapan 6 (Enam) Ranperda menjadi Perda Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Drs. Tagela Ibisola bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Sumba Tengah. Kamis (06/02/2020).

Rapat Paripurna diawali dengan pembacaan pendapat akhir dari 3 (Tiga) Fraksi yaitu Fraksi Nasdem yang tergabung dalam beberapa Partai diantaranya (Partai Hanura, PKPI, Golkar dan PKS), Fraksi Gotong Royong terdiri dari (Partai PSI, PDIP dan PBB), sedangkan Fraksi Solapora terdiri dari (Partai Gerindra, Berkarya, Demokrat dan PKB).

Ketiga Fraksi diatas sepakat menerima dan menyetujui ke-6 (enam) Rancangan Perda Tentang Pembentukan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Rancangan Perda Tentang Penyesuaian Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Rancangan Perda Tentang Penyesuaian Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Rancangan Perda Tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dareah Kabupaten, Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Bencana untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020.

Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Drs. Tagela Ibisola mengatakan proses penetapan Rancangan Perda Kabupaten Sumba Tengah, baik yang diinisasi oleh DPRD Kabupaten Sumba Tengah maupun yang diusulkan oleh Pemerintah telah dilalui, tentunya proses penetapan ini merupakan puncak dari serangkaian tahapan pembahasan yang telah kita lalui bersama, termasuk tahapan konsultasi kepada Pemerintah Propinsi NTT untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur dan Konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan rekomendasi atas Rancangan Perda Pembentukan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah.

Tahapan dan proses pembahasan yang telah dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah untuk menghadirkan produk hukum daerah yang memenuhi kaidah normatif telah kita lalui, bahkan melibatkan banyak stakeholder sehingga pada akhirnya ditetapkan sebagai produk hukum yang sah di Kabupaten Sumba Tengah. Hal ini pertanda bahwa secara kelembagaan DPRD Kabupaten Sumba Tengah sungguh-sungguh memberikan perhatian dan respons yang serius terhadap perkembangan dinamika kemasyarakatan di Kabupaten ini. Ucapnya".

Terhadap seluruh Perda yang sudah ditetapkan ini, baik Perda yang diinisisi oleh Pemerintah maupun yang diinisiasi oleh DPRD, dikembalikan kepada Pemerintah sebagai Institusi yang memiliki kapasitas legal formal untuk mengeksekusi Perda-Perda tersebut. Tutur Ketua DPRD Tagela Ibisola".

Sementara itu, Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus S. K. Limu dalam Sambutannya mengatakan 6 (enam) Ranperda yang telah ditetapkan ini masing-masing selain bertujuan menciptakan keteraturan didalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan layanan kemasyarakatan, tetapi juga menjadi dasar pijak dalam pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah berkomitmen, sebagaimana disinyalir oleh Dewan Yang Terhormat bahwa Peraturan Daerah yang dihasilkan harus ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Bupati, sehingga peraturan yang dihasilkan tidak menjadi produk hukum yang sia-sia tetapi memberikan nilai tambah, manfaat dan dampak yang lebih besar bagi penyelenggaraan Pemerintaha, pembangunan dan layanan kemasyarakatan.

Harapan Pemerintah kedepan agar didalam membentuk Peraturan Daerah, hubungan komunikasi dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah dan Dewan Yang Terhormat dapat terus ditingkatkan, sehingga kendala-kendala yang mungkin akan timbul dapat diminimalisir.
Lebih lanjut Pemerintah juga berharap agar regulasi yang memihak kepada kepentingan masyarakat lebih banyak mendapatkan perhatian dan prioritas kita bersama.

Bupati menambahkan bahwa saat ini kondisi riil di Kabupaten Sumba Tengah terutama kondisi alam saat ini kurang menguntungkan bagi masyarakat kita, terlebih bagi petani yang hendak bercocok tanam. Kondisi ini tentu mengkuatirkan, karena itu Pemerintah berupaya untuk menempuh segala cara agar masyarakat tidak kelaparan gagal tanam dan tentu akan gagal panen.
Atas keadaan ini, Pemerintah butuh dukungan Dewan Yang Terhormat agar dapat bersama-sama menemukan jalan keluar yang tidak bertentangan dengan regulasi.

Diakhir sambutannya, Bupati memberikan mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran Dewan Yang Terhormat
"Saya mengapresiasi dan memberika penghargaan yang setingginya kepada Jajaran Dewan Yang Terhormat, berharap agar Perda yang ditetapkan ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi "Soli Oli Milla Peda Oli Jarra". Tutup Bupati Paulus".

Turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Wakil Ketua beserta seluruh Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Para Staf Ahli, Para Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Camat Umbu Ratu Nggay, para Kepala Desa hasil Pemekaran Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, para Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Tokoh Agama Wilayah Kecamatan Umbu Ratu Nggay dan Umbu Ratu Nggay Tengah serta perwakilan Masyarakat Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah. (Humas)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment