Bersama rakyat membangun Sumba Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.

MAJU: Meningkatnya berbagai indikator ekonomi, pendidikan dan kesehatan dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana;

MANDIRI: Mantapnya pengelolaan kepemerintahan dan adanya peningkatan PAD sebagai wujud meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha;

SEJAHTERA: Terciptanya kondisi kondusif bagi tumbuh kembangnya partisipasi ekonomi, sosial, budaya masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;

BERKEADILAN: Terciptanya rasa adil bagi seluruh warga masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum.

Bersama rakyat membangun Sumba Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas masyarakat yang berbasis pertanian sebagai landasan bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia melalui pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam melayani masyarakat dan dunia usaha, termasuk pengelolaan BUMD bagi pengembangan investasi dan peningkatan pendapatan asli daerah;
3. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang melalui pengembangan sistem komunikasi dan informasi yang terbuka dan tertanggungjawabkan;
4. Mewujudkan ketertiban dan keamanan serta rasa adil di dalam masyarakat melalui pengembangan perangkat, sistem dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

1. Kebersamaan; menunjuk pada tumbuh dan berkembangnya tanggungjawab kolektif (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) sebagai dasar untuk berpikir, bersikap dan bertindak dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. Substansi kebersamaan yang dimaksud, secara teknis harus terjelma di dalam proses perencanaan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan pembangunan; dan secara psikologis, substansi kebersamaan tersebut harus menjiwai relasi-relasi yang dibangun antara pemerintah (eksekutif dan legislatif), masyarakat dan dunia usaha.
2. Keterbukaan; menunjuk pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan ruang bagi publik untuk mendapatkan informasi yang benar tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kepentingan tersebut, keterbukaan harus diciptakan berdasarkan kehendak pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk saling belajar, mengawasi dan melaksanakan berbagai keputusan yang telah dibuat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Kejujuran; adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan proses dan hasil dari berbagai kebijakan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan kepada publik. Kejujuran adalah dasar dari akuntabilitas dan dibangun berdasarkan niat baik (goodwill) dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku dan hal ini berlaku bagi seluruh jajaran pemerintahan yang memberi pertanggungjawaban maupun elemen masyarakat dan dunia usaha yang meminta pertanggungjawaban.
4. Keadilan; menunjuk pada cara berpikir, bersikap dan bertindak yang tidak membedakan warga masyarakat berdasarkan asal-usul, status sosial dan tingkatan ekonominya. Prinsip utama yang dijunjung adalah semua pihak harus mendapatkan perlakuan yang sama secara hukum maupan dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.
5. Demokratis; menunjuk pada kemampuan pemerintah untuk mengartikulasi dengan baik aspirasi warga masyarakat dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan serta pelaksanaan dan evaluasinya. Prinsip utama yang dijunjung adalah kesediaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menerima perbedaan dan taat terhadap keputusan bersama yang telah ditetapkan.
6. Berbudaya; menunjuk pada cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menempatkan setiap manusia dan seperangkat nilai yang dianutnya sebagai kekuatan untuk membentuk pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha yang mampu mengembangkan jatidirinya berhadap-hadapan dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya.